PKB Endus Motif Politik di Balik Beras Plastik

jpnn.com - JAKARTA – Kasus beras plastik yang akhir-akhir ini menghiasi pemberitaan disinyalir bukan semata-mata karena motif ekonomi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan curiga peredaran beras berbahan sintetis itu juga dibarengi muatan politis.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan dalam jumpa pers di kantor partainya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/5) menyatakan, peredaran beras plastik itu sarat dengan kehanggalan. Menurutnya, jika merujuk pada hasil laboratorium PT Sucofindo maka tentu logika ekonomi dalam penjualan beras plastik itu tak masuk akal.
Merujuk pada hasil penelitian Sucofindo, dari 250 gram beras plastik hanya terdapat kandungan 7 persen protein. Sedangkan sisanya mengandung polyvinyl chloride (PVV), atau zat kimia yang biasa digunakan dalam pembuatan kabel listrik dan pipa.
Menurut Daniel, jika beras sintetis itu dibuat dari bahan kimia yang mahal tentu tak mungkin dijual di pasaran dengan harga wajar. “Dari perspektif bisnis sangat tidak menguntungkan,” katanya.
Daniel menegaskan, pemerintahan saat ini memang tengah berupaya mencapai swasembada pangan. Namun, katanya, ada pihak yang tak nyaman dengan langkah pemerintah itu sehingga berupaya mengganggu. “Ada sabotase,” ulasnya.
Sedangkan politikus PKB yang duduk di Komisi Pangan DPR, Eem Marhamah menyatakan, Kementerian Pertanian harus membuat regulasi ketat yang mengatur informasi tentang tata niaga bahan pokok. Dengan demikian, setiap pelaku pasar teridentifikasi sehingga ketika ada persoalan bisa dengan mudah terdeteksi. “Jadi pasar lebih terkontrol,” cetusnya. (jpnn)
JAKARTA – Kasus beras plastik yang akhir-akhir ini menghiasi pemberitaan disinyalir bukan semata-mata karena motif ekonomi. Partai Kebangkitan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu