PKB Gus Dur Minta PTUN Batalkan Putusan Menkumham
Kamis, 14 April 2011 – 18:04 WIB
PKB Gus Dur telah mendaftarkan gugatannya ke PTUN dengan nomor registrasi No.71/G.2011/PTUN/JKT tanggal 24 Maret 2011 lalu. Hari ini, di PTUN telah digelar sidang perdana soal gugatan. Wakil Ketua PTUN Jakarta Bambang Heriyanto mengatakan, gugatan yang diajukan oleh PKB Gus Dur diterima dan akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya yang dimulai tanggal 21 April 2011 mendatang.
"Hakim tetapkan sidang dilakukan terbuka yang dimulai 21 April karena objeknya layak disidangkan karena masih dalam ruang lingkup sengketa PTUN," kata Bambang usai memeriksa berkas gugatan.
Sementara itu, adik kandung Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Lily Chadidjah Wahid mengatakan, bila Menkumham tidak segera mencabut SK pengesahan Muhaimin Iskandar yang jelas-jelas melanggar dua UU, maka dirinya akan memperpanjang persoalan tersebut dengan membawanya ke Mahkamah Internasional.
"Apa yang dilakukan oleh Kemkumham melanggar konvensi internasional PBB yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia tentang pemerintahan yang bersih dengan menerbitkan UU 28/99. Ini dilanggarkan?," tanya Lily. Dia mengancam, jika PTUN tidak mencabut SK itu, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional. (fas/jpnn)
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil Muktamar II Semarang atau yang lebih dikenal PKB Gus Dur, meminta Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
- Dituding Berperan Memenangkan Istri di Pilkada Serang, Mendes PDT Merespons
- Megawati Anggap Ganjar Sudah Benar Bersikap Tolak Kedatangan Israel ke Indonesia
- Ahmad Yohan DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Wabah PMK Sapi
- Megawati Kritik Kinerja KPK, Cuma Mau Ubek-Ubek Hasto, Tidak Usut Kasus Lain
- Tuduhan Bung Karno Pengkhianat Dicabut, Megawati Berterima Kasih ke Rakyat dan Prabowo