PKB Harapkan PBNU Tolak Paslon demi Cegah Pemolitikan
![PKB Harapkan PBNU Tolak Paslon demi Cegah Pemolitikan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/02/06/b0b12f02ee98fb399ba079462d57af09.jpg)
jpnn.com - jpnn.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar tidak menerima kunjungan para pasangan calon kepala daerah. Menurutnya, hal itu penting guna mencegah pemolitikan.
"Sebaiknya PBNU tidak menerima calon-calon kepala daerah dalam waktu dekat ini. Pasti akan dimanfaatkan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).
Soal acara istigasah yang disebut-sebut digelar Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI dan dihadiri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Minggu (5/2), Lukman menyebut hal itu hanya klaim sepihak dari kubu calon gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot S Hidayat tersebut. Sebab, penyelenggaranya memang PPP kubu Djan Faridz yang ikut dalam partai pendukung Ahok.
Hanya saja, sambung Lukman, saat ini Djan sudah bukan ketua PWNU DKI. "Pak Djan Faridz bukan ketua PWNU lagi," tegas Lukman.
Karenanya mantan menteri daerah tertinggal itu meminta warga NU agar lebih berhati-hati. "Makannya kalau yang kemarin sudahlah, menjelang pemilihan ini nggak usah lah menerima-menerima," sebut dia.
Menurut Lukman, PBNU sebaiknya memang melakukan seruan moral. Hal itu juga demi menghindari organisasi kaum nahdliyin itu terjerumus politik praktis.
"PBNU pasti high politic. Jadi seruan-seruan moral. Nggak pernah PBNU ikut yang praktis-praktis," pungkas legislator asal Riau itu. (dna/JPG)
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar tidak menerima kunjungan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kapolri dan Ketua PBNU Membahas Keberagaman dan Isu Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Kerja Sama Polri-PBNU Dinilai Efektif Kurangi Kekerasan di Pesantren
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku