PKB Ingatkan Kader Parpol Lain
Agar Tak Recoki Pemecatan Lily Wahid dan Gus Choi
Jumat, 18 Maret 2011 – 22:00 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR, Marwan Ja’far, meminta kader partai politik di luar PKB untuk tidak mencampuri penarikan (recall) melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politisi PKB di DPR, Effendie Choirie dan Lily Wahid. Alasannya, langkah recall itu sudah sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta seluruh mekanisme yang ada di PKB. Namun anehnya, kata Marwan, perilaku Lily Wahid dan Gus Choi yang merugikan PKB justru terang-terangan didukung kader partai politik lain. "Itu infiltrasi terhadap PKB dan bisa dijadikan indikasi bahwa kader-kader partai di luar PKB telah mengabaikan sopan-santun berpolitik dan tidak menguntungkan kerjasama antar-parpol di masa datang," tegas Marwan.
“Kami minta kader parpol di luar PKB untuk tidak memberikan komentar atas putusan PKB yang telah memecat Lily dan Gus Choi (Effendie Choirie) karena pemecatannya telah sesuai dengan AD dan ART. Kami sendiri tidak akan pernah mengomentari persoalan internal partai lain," ujar Marwan Ja'far di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (18/3).
Marwan menegaskan, Lily dan Gus Choi telah melakukan tindakan indisipliner dan insub-ordinasi. Karenanya ketimbang mempertahankan dua politisi dengan risiko merugikan partai dan seluruh kader, lebih baik bagi PKB untuk memecat keduanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR, Marwan Ja’far, meminta kader partai politik di luar PKB untuk tidak mencampuri
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi