PKB Juga Bidik Farhat Abbas

Menurut Nahrawi, kasus tersebut adalah kasus ecek-ecek yang diduga by design untuk menghancurkan PKB. "Kalau mau jujur, itu adalah kesalahan kolektif. Sebab, ada sisa anggaran yang bisa ditransferkan tanpa melalui DIPA senilai Rp 500 miliar," ucapnya.

Kemudian, Kementerian Keuangan melakukan rapat dan Kemenakertrans akhirnya mendapatkan kucuran dana tersebut. "Itu semua sudah digunakan untuk daerah transmigrasi. Harusnya berbangga, karena baru kali ini Kemenakertrans mendapatkan dana pembangunan daerah transmigrasi sebanyak itu," tambahnya.

Bagaimana dengan tudingan banyak pihak bahwa Muhaimin Iskandar menerapkan koncoisme dengan menempatkan tim asistensi dari PKB semua? "Yang pertama, itu adalah tim ad hoc dan sudah berakhir tugasnya per akhir 2010. Yang kedua, wajar saja kan bila memasang orang-orang yang bisa dipercaya sebagai asisten," ucapnya.

Menurut Nahrawi, semua departemen, bahkan presiden, menerapkan koncoisme. "Misalnya, presiden pasti juga akan memilih orang yang bisa dipercaya untuk menjadi juru bicara," terangnya.