PKB: Kritik BEM UI ke Jokowi Jangan Dibawa di Meja Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Heru Widodo meminta status yang diunggah akun Twitter @BEMUI_Official yang bermuatan kritik kepada Presiden Jokowi jangan dibawa pada persoalan hukum yang harus berakhir di meja hijau.
“Itu bagian dari ekspresi berpendapat yang sudah diatur dalam demokrasi. Jangan disangkutpautkan ke ranah hukum,” kata Heru Widodo merespons isu yang terus bergulir itu pada Rabu (30/6).
Ketua Umum DPN Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) itu juga mengingatkan agar melihat secara utuh dan urgensi kasus tersebut. Dia menilai mahasiswa kepada pemerintah merupakan bagian perjuangan demokrasi di Indonesia.
“Saya tidak menghendaki persoalan ini masuk ke ranah hukum ya, tetapi jika ada pengaduan, saya sarankan kapolisian melihat urgensi dari persoalan ini,” kata Heru.
Lebih lanjut, legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu juga mengingatkan kembali pesan Kapolri yang punya prioritas kerja.
“Kapolri sering ingatkan, jangan sedikit-sedikit lapor dan sedikit-sedikit pelanggaran hukum, bahwa masih banyak kasus penting lain yang harus dituntaskan. Salah satu contoh hukuman WNA terpidana mati justru dicabut. Ini loh perlu dikaji,” tukas Heru.
Soal peran mahasiswa, kata Heru, perlu digarisbawahi dan diingatkan kembali sebagai salah satu pilar membangun sekaligus mengawal demokrasi di Indonesia.
“Jangan kita abaikan peran strategis mahasiwa bahwa mahasiswa pengawal demokrasi dan adanya reformasi adalah peran nyata mahasiswa,” tegas Heru.
Anggota Komisi III DPR RI dari PKB Heru Widodo meminta status yang diunggah akun Twitter @BEMUI_Official yang bermuatan kritik kepada Presiden Jokowi jangan dibawa meja hijau.
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Soroti Penghapusan Lagu Band Sukatani, PKB: Kebebasan Berekspresi Harus Dilindungi!
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- Jazilul Fawaid: Presiden Prabowo Telah Buktikan Penertiban Menteri