PKB Kritisi Pemerintah karena Rendah Serap APBN

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di MPR dan DPR RI meminta pemerintah segera membenahi sistem, proses, prosedur penganggaran dan belanja, baik pusat (APBN) maupun daerah (APBD). Permintaan tersebut muncul sebagai reaksi dari PKB terkait rendahnya penyerapan anggaran tahun 2010.

"Terungkap, penyerapan anggaran belanja tahun 2010 ini hanya berkisar 68,2 persen, dari 100 persen pagu anggaran. Pencapaian tersebut jelas lebih rendah dibandingkan tahun lalu yakni 70,7 persen," kata Ketua F-PKB di MPR, Lukman Edy, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12).

Pagu APBN 2010 ini, kata Lukman Edy, antara lain sekitar Rp 46 triliun berasal dari utang luar negeri, serta sekitar Rp 66 triliun bersumber dari surat utang negara (SUN). Kalau dana tersebut tidak dipakai, katanya lagi, jelas akan menimbulkan beban biaya lagi.

"Data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menunjukkan, selama semester pertama 2010, masih terdapat USD 12 miliar atau setara dengan Rp 108 triliun, utang luar negeri (yang) belum dicairkan. Tahun 2010, utang jatuh tempo mencapai Rp 34 triliun. Sedangkan tahun 2011, utang jatuh tempo mencapai Rp 112 triliun," ungkapnya.