PKB Lebih Setuju Koalisi Terbatas
Rabu, 09 Maret 2011 – 06:57 WIB
JAKARTA - Sinyal masih akan dipertahankannya Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi menyusul pertemuan antara Presiden SBY dan Aburizal Bakrie sepertinya menjadi kabar kurang menyenangkan bagi anggota koalisi lainnya. Melihat rentetan sikap politik partai beringin tersebut yang selalu merepotkan pemerintah, mereka menilai tidak sepatutnya SBY mempertahankan Golkar di koalisi. Koalisi terbatas menurutnya adalah koalisi yang tidak mengukur efektifitas kerja dengan jumlah atau besarnya anggota yang bergabung. Tetapi koalisi terbatas adalah koalisi yang implementasi kerjanya diukur dari soliditas tim kerja yang ada. Ini penting supaya hiruk-pikuk politik menyangkut tentang koalisi dapat dihindari, sehingga pimpinan koalisi ke depan tidak hanya mengurus peserta koalisi yang tidak loyal, berbelit-belit, dan suka membuat manuver politik sendiri seperti sekarang ini.
“Kalau mau memperkuat sistem presidensial perlu koalisi yang solid, seirama dan sejalan. Oleh karena itu, evaluasi total dan komprehensif harus dilakukan, baik di dalam pemerintahan maupun di parlemen,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin.
Menurutnya, yang perlu dipikirkan saat ini yang bisa menjadi pilihan terbaik bagi Presiden SBY adalah dengan merombak koalisi dan menyusun kekuatan koalisi baru yang lebih solid dalam mengawal program-program pemerintah di tiga tahun sisa kepemimpinan duet SBY-Boediono. Salah satu pilihannya, menurut Marwan, sebenarnya bisa saja presiden membentuk koalisi terbatas.
Baca Juga:
JAKARTA - Sinyal masih akan dipertahankannya Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi menyusul pertemuan antara Presiden SBY dan Aburizal Bakrie
BERITA TERKAIT
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Rapat di DPR, Bahlil Ungkap Rencana Ubah Pengecer Gas Melon Jadi Subpangkalan
- Pidato di Acara Bimtek, Salim Segaf PKS Singgung Cita-Cita Pendiri Bangsa dan Politik Beretika
- Anggota Komisi VI DPR Mengkritik Keras Kebijakan Kementerian ESDM Soal Distribusi LPG 3 Kg
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan