PKB Merasa Ada Kekuatan Politik Ikut Tunggangi
Minggu, 04 September 2011 – 07:16 WIB
Seperti diberitakan, Farhat sempat menyebut bahwa uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti dugaan suap merupakan pinjaman untuk keperluan lebaran di kemenakertrans. Berdasar pengakuan kliennya, dia menyatakan, bahwa dua tersangka pejabat kemenakertrans Suisnaya dan Dadong meminjam uang pada kliennya sesungguhnya atas perintah Muhaimin.
Baca Juga:
''Pernyataan itu ngawur, saya hanya ikut menghimbau agar seluruh kader PKB di daerah sekarang tetap tenang, karena (kasus) ini memang berpotensi sarat kepentingan politik,'' tandas Marwan.
Apakah kepentingan politik itu berkaitan dengan upaya memotong karir politik Muhaimin, yang sempat diwacanakan salah satu yang layak menjadi capres 2014 nanti? Marwan enggan menanggapinya. ''Saya tidak tahu, tapi yang pasti bahwa PKB itu tidak pernah berpikir untuk mengajukan capres sejak dini,'' katanya.
Wacana bahwa Muhaimin layak menjadi capres salah satunya beberapa kali disampaikan Ketua DPP PKB Helmy Faishal. Politisi muda yang juga menjabat sebagai menteri PDT itu menyatakan bahwa ketua umumnya memenuhi kriteria untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini.
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah dengan perkembangan kasus suap di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertras), terakhir.
BERITA TERKAIT
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Dirut PT Pacific Sekuritas Indonesia Edy Soetrisno
- Terima Undangan Pemeriksaan dari KPK Senin Nanti, Sekjen PDIP Menyatakan Kesiapannya
- HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai: Sederhana, Khidmat, Penuh Semangat Nasionalisme & Patriotisme
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?