PKB Minta Pemerintah Berantas Mafia Migas
Sabtu, 02 Juni 2012 – 04:42 WIB

PKB Minta Pemerintah Berantas Mafia Migas
JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya meminta rakyat untuk menghemat energi, Namun pemerintah juga harus mampu memberantas mafia migas yang selama ini menjadi penyebab berbagai persoalan migas, khususnya minyak bumi dan gas (migas), di negara ini.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, di DPR kemarin. Marwan menilai, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang strategis dan tepat serta mampu melihat akar masalah secara mendasar atas berbagai persoalan yang tengah terjadi di bidang energi, khususnya migas. Ada 3 masalah mendasar yang harus diselesaikan pemerintah demi menuntaskan persoalan migas ini.
Baca Juga:
Persoalan pertama, dan yang paling mendasar, adalah semakin mengguritanya oligarki mafia migas. ”Terus terang, kami sepenuhnya mendukung gerakan penghematan energi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi kami pun meminta pemerintah harus serius, berani dan tegas dalam memberantas mafia migas yang semakin hari semakin menggurita. Merekalah yang selama ini menjadi sebab persoalan migas di Indonesia,” tegas Marwan, Jumat (1/6).
Pemerintah, tambahnya, harus berani memutus oligarki para ”pemain” di bidang migas. ”Selain itu, persoalan kedua yang harus dilakukan, pemerintah harus merenegosiasi ulang berbagai kontrak karya dengan berbagai perusahaan asing yang selama ini justru tidak menguntungkan negara dan rakyat kita,” ujar anggota Komisi V DPR ini.
JAKARTA - Pemerintah diminta jangan hanya meminta rakyat untuk menghemat energi, Namun pemerintah juga harus mampu memberantas mafia migas yang selama
BERITA TERKAIT
- Soal Pencopotan Wapres Gibran bin Jokowi, Pimpinan MPR Singgung Keputusan KPU
- Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres RI, Legislator: Harus Ditanggapi Serius Prabowo
- Para Purnawirawan Minta Wapres Diberhentikan, Tokoh Muda Bersuara Bela Gibran
- Arief Poyuono: Harus Ada Alasan Kuat untuk Menggulingkan Gibran
- Inas Zubir Bicara Krisis dan Peluang Masa Depan Hanura di Tengah Keterpurukan
- Ormas Kebablasan Bukan Diselesaikan dengan Revisi UU, tetapi Penegakan Hukum