PKB Minta Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Keuangan dan Perbankan Fatchan Subhi meminta pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Permintaan tersebut sebagai langkah antisipasi dari prediksi Bank Dunia mengenai perlambatan ekonomi di kawasan negara-negara Asia Timur dan Pasifik sepanjang tahun 2020-2021.

“Bank Dunia telah memberikan warning adanya pelambatan ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air,” ujar Fatchan Subhi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sebelumnya, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa memaparkan studi Bank Dunia atas prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat-China. 

Dalam laporan itu disebutkan jika rata-rata pertumbuhan ekonomi di 2018 mencapai 6,3 persen, maka di tahun ini diperkirakan hanya berkisar 5,8 persen. Kondisi pelemahan akan terus terjadi di tahun 2020 hingga 2021 di mana pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik hanya berkisar 5,7 persen dan 5,6 persen.

Fatchan mengatakan analisis Bank Dunia tersebut harus menjadi perhatian bersama bagi para pengambil kebijakan khususnya di bidang ekonomi. Antisipasi dini, baik dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek maupun menyiapkan kebijakan dalam fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang harus segera dilakukan.

“Ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata, namun sejauh ini belum ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut,” katanya.

Politikus asal Jawa Tengah ini mengungkapkan Laporan Forum Ekonomi Dunia juga menyebutkan jika peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan. Sebelumnya daya saing Indonesia berada di peringkat 45, namun saat ini turun lima poin di peringkat 50.

“Meskipun posisi tersebut masih lebih baik dibandingkan Filipina (64), Vietnam (67), India (68), dan Laos (113), namun kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena bersamaan dengan pelambatan ekonomi akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok,” katanya.