PKB Optimistis Pemerintahan Prabowo Pro Kedaulatan Ekonomi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Dita Indah Sari angkat bicara soal melejitnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya kinerja sektor manufaktur tahun ini.

Hingga Agustus, dari data resmi pemerintah menunjukkan angka 46.240 orang ter PHK, mayoritas dari industri TPT (tekstil dan produl tekstil).

"Namun, kami yakin, dalam faktanya jumlah itu lebih besar. Karena kasus-kasus PHK banyak juga yang tidak dilaporkan. Ketua Umum PKB pun secara spesifik telah menginstruksikan agar problem PHK ini diatasi serius," ujar Dita di Jakarta, Senin (9/9).

Menurut Dita, PKB berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya harus berani memilih sektor prioritas yang akan dibenahi.

"Dasarnya apa? Employment driven economy alias serapan tenaga kerja. PKB mengusulkan fokus pada empat sektor, yaitu pertanian, kelautan, manufaktur dan pariwisata," kata Dita.

"Khusus untuk industri manufaktur dan TPT yang banyak PHK ini, faktor impor memang mengganggu. Sebetulnya impor tidak apa-apa, jika barang itu memang tidak diproduksi di Indonesia. Atau diproduksi, tetapi masih kurang," imbuhnya.

Dia menuturkan, impor barang jadi yang menggasak produk lokal terjadi karena belum maksimalnya perlindungan terhadap industri hulu sampai hilir.

"Biaya produksi jadi tinggi, sehingga harga jual mahal. Impor kan mudah, tinggal pesan, bayar, datang. Tentu juga karena ada renten di situ, ada yang menikmati selisih harga antara produk impor yang jauh lebih murah dengan harga lokal. Sementara itu, kalau impor ilegal, ya itu langsung urusannya penegak hukum, dari bea cukai dan polisi. Namanya juga ilegal," ujar Dita.