PKB Paling Setia di Koalisi

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Syaifuddin menilai keberadaan Setgab saat ini harus dievaluasi. Lukman menilai prinsip-prinsip demokrasi yakni musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terjadi di Setgab. "Kenapa tiba-tiba harus mengamankan kebijakan yang baru pertama kali disampaikan di Setgab," kata Lukman di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (23/12).

Menurut Lukman, Setgab terkesan menjadi lembaga yang harus menuruti kebijakan forum. Namun, anggota koalisi di Setgab tidak diberi kesempatan terlibat melakukan pembahasan kebijakan itu sejak awal. Hal itu menjadi pertanyaan, karena anggota koalisi sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan manfaat dari kebijakan itu. "Saya tidak tahu apakah ini bisa disebut dominasi dari penguasa kebijaakan atau tidak," sebut dia.

Terkait pertemuan segitiga antara Ketua Setgab SBY, Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie dengan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Lukman mengaku tidak tahu pasti. Namun, seharusnya para anggota Setgab juga dilibatkan dalam pertemuan itu. Ini karena, pertemuan itu ditengarai membahas tindaklanjut RUU Keistimewaan Jogjakarta. "Isu seperti itu seharusnya dibahas bersama," kata Lukman.

Dengan adanya pertemuan itu, tentu ada pihak yang dirugikan. Menurut Lukman, tidak hanya PPP, tapi yang rugi adalah seluruh bangsa. Karena masalah kenegaraan dibahas oleh sebagian kecil pihak, yang tidak mewakili keseluruhan rakyat. "Ada hal yang sebenarnya tidak gatal, tetap ikut digaruk-garuk," sorotnya. Menurut dia, banyak substansi yang lebih penting yang harus dibahas bangsa saat ini. (bay)