PKB Pasrah Saja, Tak Pasang Nama untuk Kepala Otorita IKN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyebut parpolnya tidak berencana menyodorkan nama sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara seperti yang dilakukan PDI Perjuangan (PDIP) dengan menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Tidak (mendorong nama sebagai Kepala Otorita IKN, red), pasrah saja," kata Gus Jazil melalui layanan pesan, Sabtu (29/1).
Wakil Ketua MPR itu menyebut PKB menyerahkan soal nama Kepala Otorita IKN Nusantara kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Toh, kata dia, pekerjaan membangun IKN sangat berat dan mendesak, sehingga perlu diangkat kepala otorita yang memiliki kemampuan dan kegigihan 24 jam kerja.
"Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, dua tahun kawasan inti sudah harus berdiri. Istana negara dan gedung parlemen," beber Gus Jazil.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya memandang nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan sejumlah kader partai berlambang banteng moncong putih itu memenuhi syarat untuk mengelola IKN.
"Siapa yang akan diputuskan, itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).
Hasto juga menyadari Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kriteria Kepala Otorita berlatar belakang pada daerah dan arsitek.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil menyebut parpolnya tidak berencana menyodorkan nama sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara seperti yang dilakukan PDI Perjuangan (PDIP) dengan menyinggung nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
- Jazilul Fawaid: Presiden Prabowo Telah Buktikan Penertiban Menteri
- Waketum PKB Sebut Tagar #KaburAjaDulu Harus Direspons dengan Bijaksana
- Hasto Siap Hadiri Pemeriksaan KPK Besok, Soroti Praperadilan dan Intimidasi Saksi
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Maqdir Desak KPK Hormati Hak Hasto Ajukan Praperadilan
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK