PKB Pertanyakan Lambatnya Ganti Rugi Lapindo

JAKARTA – Anggota komisi lima DPR RI Imam Nahrawi ikut prihatin dan merasa gerah terhadap pemerintah yang belum merespons atas tuntutan dari korban Lapindo. Menurut Sekjen DPP PKB yang juga warga Sidoarjo ini, mereka para korban yang belum terpenuhi tuntutan haknya, sudah berjuang bahkan empat tahun, tetapi sampai sekarang belum ada respon konkrit dari pemerintah.

‘’Bupati Sidoarjo dan Pemprov Jatim sudah merekomendasi atas tuntan warga dari 45 RT dari empat desa tersebut kepada pemerintah pusat. Supaya nama mereka dimasukkan sebagai penerima ganti rugi seperti warga lainnya. Mereka sudah datang ke Komisi V beberapa waktu lalu. Bahkan belum lama ini saya pribadi bersurat kepada presiden dengan tembusan kepada para pihak yang terkait dalam penanganan Lapindo, seperti menteri PU dan BPLS serta pemerintah daerah setempat, ‘’ungkap Imam.

‘’Ngeri kalau melihat kawasan mereka, sebab saya tahu sendiri, dilihat dari berbagai aspek mereka memang layak dimasukkan dalam daftar penerima ganti rugi. Justru yang membahayakan adalah faktor kecemburuannya, karena warga sekitar yang lain sudah masuk dalam daftar penerima ganti rugi.

Sementara jumlah mereka yang belum masuk daftar sesuai area peta terdampak tersebut hanya baberapa warga saja. Kenapa pusat kok tidak mendengarkan tuntutan warga.  Kalau misalkan Perpres-nya yang menjadi persoalan, tinggal segera direvisi atau diganti saja.  Karena kalau dibiarkan terus kasihan mereka. Apalagi kalau sampai ditunggangi pihak ketiga, disulut emosinya sedikit saja pasti langsung kebakar, ‘’lanjut mantan ketua DPW PKB Jatim ini.