PKB Pro Gus Dur Tak Dibekukan
Kamis, 31 Juli 2008 – 18:03 WIB
JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah tudingan 17 DPW PKB yang menyatakan dirinya akan membekukan DPW Dan DPC PKB pro Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Tuduhan itu tidak benar dan merupakan fitnah. Seluruh DPW yang datang ke Gus Dur itu direkayasa untuk mengganggu jalannya persatuan PKB pasca keluarnya SK Menkum HAM,” kata Muhaimin kepada pers, di Jakarta, Kamis (31/7). Dalam pernyataan sikap itu disebutkan Muhaimin belakangan menunjukan dirinya sebagai orang yang berkuasa dan mulai menerapkan kekuasaan dengan membekukan DPW dan DPC pro Gus Dur. Ini dilakukan Muhaimin dalam membangun kekuatan menuju Muktamar III PKB pada Mei 2010.
Sebelumnya, 17 DPW PKB dalam siaran persnya mengeluarkan pernyataan sikap bahwa mereka tetap loyal kepada Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Baca Juga:
Menurut Muhaimin, semangat PKB pasca konflik berkepanjangan adalah merangkul semua kader untuk membesarkan PKB dan memenangkan Pemilu 2009. “Kita tidak pernah sama sekali memberhentikan DPW tanpa prosedur hukum. Kita sangat berhati-hati dan selalu melalui prosedur partai dan AD/ART. Karena semangat kita sekarang adalah merangkul semua,” kata Wakil Ketua DPR ini.
Menurut dia, 17 orang yang mengeluarkan pernyataan sikap dengan mengatasnamakan perwakilan DPW adalah kelompok yang ingin merusak PKB. ”Orang yang mengaku DPW adalah mereka yang mau membakar dan mengganggu stabilitas partai. Saya berharap pihak Gus Dur supaya hati-hati jangan mudah menerima orang-orang yang mengatasnamakan DPW,” pinta dia.
Muhaimin menyayangkan sikap orang yang mengatasnamakan DPW. “Saya berharap tidak ada lagi intrik dan upaya untuk mendikotomikan Gus Dur dengan Muhaimin. Mari kita dukung proses islah. Mereka yang mengeluarkan pernyataan itu justru memperkeruh suasana,” demikian Muhaimin. (eyd/jpnn)
JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membantah tudingan 17 DPW PKB yang menyatakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik