PKB Protes Kemendagri terkait Kinerja Kementerian Desa

"Seharusnya perlakuannya sama seperti Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Saat ini transmigrasinya sudah diserahkan ke Kementerian Desa," tutur Malik.

Sulitnya pelimpahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa tampaknya juga dipengaruhi anggaran. Malik menyatakan, Ditjen PMD selama ini mengelola anggaran terbesar di Kemendagri.

Selain dana desa yang alokasinya 10 persen dari dana transfer daerah, Ditjen PMD selama ini mengelola anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"Jumlah dana desa itu setiap tahun naik karena alokasinya 10 persen dari on top APBN. Kami meminta urusan desa itu diserahkan ke Kementerian Desa agar pemerintah bisa konsisten melaksanakan kebijakan," tegas anggota Komisi II DPR tersebut.

Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP PKB Ogy Sugiyono menambahkan, saat pelantikan kabinet kerja lalu sudah ada komitmen bahwa Ditjen PMD akan bedol desa dari Kemendagri. Namun, tampaknya Kemendagri mengubah pernyataannya karena realisasinya sampai saat ini belum terlaksana.

"Masyarakat menjadi resah karena dana itu tidak jelas kapan. Padahal, normalnya anggaran di setiap tahun sudah keluar tiap April," ucapnya.

Ogy mendorong Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan presiden (keppres). Itu penting agar ada kepastian bahwa Kementerian Desa bisa bekerja maksimal.
"Keppres itu sekaligus menjelaskan SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) Ditjen PMD," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki maksud apa pun untuk melarang perpindahan Ditjen PMD ke Kementerian Desa.