PKB Sayangkan Sikap Pihak yang Tak Gunakan Hak Pilihnya di Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan (PKB), Dita Indah Sari, mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih seorang pemimpin dalam kontestasi pemilihan umum.

Dia berpendapat, tidak menggunakan hak pilih memang bukan merupakan pelanggaran hukum. Namun yang patut dipertanyakan, apakah dengan sikap tidak memilih dalam pemilihan umum tersebut dapat mengubah situasi semakin baik?

"Jadi ini bukan soal salah atau benar, haram atau halal. Ini soal tepat atau tidak tepat," kata Dita kepada wartawan, Jumat (25/1/2019).

Dita menuturkan, dalam politik hampir mustahil calon politik yang muncul seperti ideal yang diharapkan.

Bagi dirinya, sepanjang masih ada calon yang terbuka terhadap masukan atau kritik, masih membawa banyak program dan gagasan yang bermanfaat buat rakyat, dia memilih untuk mendukungnya.

"Seperti halnya dalam Pilpres saya memilih mendukung Jokowi," kata Caleg DPR RI Dapil Sumut 1 itu.

"Tentu tidak mungkin saya bersetuju dalam segala hal dengan semua kebijakan Pemerintahan pak Jokowi, kalau ada hal-hal yang tidak setuju sampaikan saja masukan/kritik konstruktif, itulah sikap saya," tuturnya.

Masih kata Dita, posisi PKB sebagai mitra koalisi dalam pemerintahan Jokowi juga beberapa kali memberi masukan terhadap beberapa kebijakan dari jajaran pemerintah yang dinikai kurang tepat.