PKB Serukan Nahdliyin Tolak NII
Senin, 09 Mei 2011 – 07:38 WIB

PKB Serukan Nahdliyin Tolak NII
Seperti diketahui, satu diantara doktrin utama gerakan NII adalah menolak keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Belakangan banyak terungkap kalau penyebaran gerakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melakukan hipnotis. "Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas menindak, karena juga bagi kami, NKRI dan Pancasila itu sudah final," tandas Muhaimin.
Terkait hal ini, Sekjen DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono juga memiliki pandangan serupa. Pihak-pihak yang terbukti melanggar dan menodai NKRI jelas harus ditindak tegas secara hukum. "NII itu jelas bertentangan dengan pilar NKRI. Insya Allah Partai Demokrat akan terus menjalankan dan mengamalkan pilar NKRI," tegas Ibas, dalam keterangan persnya.
Ibas juga mengajak segenap komponen bangsa untuk semakin memperkuat NKRI. Sambil menyinggung soal isu kedekatan partainya dengan Pondok Pesantren Al Zaytun yang diduga terkait gerakan NII, pihaknya juga mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama membangun bangsa.
Demokrat sempat disebut-sebut memiliki kedekatan hubungan dengan Al Zaytun karena sejumlah petingginya terungkap pernah melakukan kunjungan ke pondok pesantren megah itu. "Justru kami menyambut baik bila dengan silaturahim DPP Partai Demokrat ada kesamaan pemikiran yang positif dalam kerangka memajukan kehidupan bernegara ini," pungkasnya. (dyn)
JAKARTA - Partai-partai ikut berusaha mengambil ruang dalam maraknya rekrutmen anggota jaringan gerakan Negara Islam Indonesia (NII), belakangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR