PKB Setuju Pimpinan DPR Dikocok Ulang, Caranya?

jpnn.com - JAKARTA - Wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR dan alat kelengkapan dewan (AKD) terus bergulir menyusul adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakilnya Fadli Zon.

Duo pimpinan Wakil Rakyat tersebut dipandang menabrak etika, karena menghadiri konferensi pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Selain disuarakan oleh Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), perombakan pimpinan DPR juga mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan mengatakan, jatah pimpinan DPR bisa dirombak dan dibagi secara proporsional. 

"Lebih (mendorong) ke proporsional sesuai hasil pemilu," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Daniel Johan, Selasa (8/9). 

Hal tersebut menurutnya bisa dilakukan dengan merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Nomor 17 Tahun 2015 dan mengembalikannya ke posiis semula. Dimana pimpinan DPR diisi oleh 5 orang dari partai peraih kursi terbanyak. 

Perombakan ini menurutnya juga perlu untuk menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. "Untuk jaga stabilitas pemerintahan ke depan juga. Proporsionalitas dalam pembagian kursi pimpinan AKD diperlukan karena anggota DPR merupakan representasi aspirasi rakyat," tambah Anggota Komisi II DPR tersebut. (fat/jpnn)