PKB Usul Pilkada Satu Putaran Saja

"Saya yakin fraksi lain juga menolak itu. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu jabatan politik bukan karir. Itu politisi yang harus dipilih," ujar Malik. Kalau kada dipilih tapi wakada tidak, kata dia, juga bisa berimplikasi ke hukum. "Legitimasinya tidak kuat," katanya.

Malik menegaskan, yang lebih penting adalah memperbaiki cara dan mekanisme penentuan wakada. "Bisa saja calon kepala daerah terusung berhak menentukan siapa wakilnya. Partai pengusung harus setuju. Daripada diangkat oleh kepala daerah," ungkapnya.

Nah, solusi lain kata Malik adalah Undang-undang tentang pemerintahan daerah harus dipertegas. "Terutama menyangkut otoritas tugas wewenang kepala daerah dan  wakilnya," kata Malik. (boy/jpnn)