PKB Usulkan 10 Menteri, PDIP: Kami Tak Mau Menambah Beban Pak Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak mempersoalkan rencana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang pengin mengusulkan sepuluh nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Politikus PDIP Arteria Dahlan mengatakan, pada prinsipnya saat ini merupakan masa-masa Jokowi menampung aspirasi semua ketum partai mitra koalisi. “Kami melihat ya itu kan hanya sebatas usulan,” kata Arteria kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/7).
Arteria yakin semua pihak, termasuk PDIP dan partai mitra koalisi pada akhirnya menyerahkan secara penuh kebijakan untuk memutuskan postur dan personalia kabinet kepada Jokowi.
BACA JUGA: PKB Minta Jatah 10 Menteri, NasDem 11, Hahaha
“Apalagi PDIP, kami tidak mau menambah beban, menambah pemikiran Pak Jokowi. Karena memang, memilih ini bukan sesuatu hal yang mudah,” kata politikus berlatar belakang advokat yang karib disapa Teri ini.
Dia mengatakan, sinyal yang sudah disampaikan Jokowi kepada semua terkait persoalan menteri ini harus dihormati. Sinyal itu, kata Arteria, antara lain menteri harus punya kekuatan eksekutorial, kemampuan manajerial yang baik dan bisa diambil dari generasi milenial.
“Nah, ini semua menjadi panduan kami karena Pak Jokowi tegas mengatakan jangan dikotomikan lagi yang namanya politisi dan non-politisi dan profesional. Semua serahkan kepada Pak Jokowi untuk melakukan penilaian itu,” paparnya.
Arteria yakin bahwa apa yang disampaikan Muhaimin itu hanya sekadar usulan. Dia menegaskan, apa pun yang akan diputuskan oleh Jokowi tentu akan semua akan menghormati dalam suatu kesepakatan besar koalisi. (boy/jpnn)
Arteria Dahlan meminta semua pihak menghormati apa yang sudah disampaikan Jokowi terkait persoalan menteri.
- Nihayatul Wafiroh: Kesehatan Mental dan Spritual Penting Sebagai Fondasi Kehidupan
- Ingatkan PDIP Konsisten soal PPN, Misbakhun: Berpolitiklah secara Elegan
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab