PKD Sulsel: Pemerintah Tampaknya Enggan Merayakan Hari Anak Nasional di Luwu Utara

PKD Sulsel: Pemerintah Tampaknya Enggan Merayakan Hari Anak Nasional di Luwu Utara
Suasana posko darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Foto: dok pri untuk jpnn

jpnn.com, LUWU UTARA - Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Sulawesi Selatan menilai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya enggan merayakan Hari Anak Nasional 2020 di Luwu Utara.

Sebab, anak-anak di lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di sana, jauh dari kehidupan yang layak dan sehat.

Sekretaris Operasi SAR PKD Mapala Sulsel Imam Abrari mengatakan, berdasarkan pemantauan timnya di Desa Meli dan Desa Radda, banyak anak-anak yang kesulitan dan belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Bahkan, anak-anak yang terdampak banjir itu saat ini ada yang mengalami sakit.

"Mereka berharap bisa keluar dari tenda pengungsian, yang sudah dihuni selama sepuluh hari terakhir, ke tempat yang layak huni," kata Imam.

Imam yang akrab disapa Todak itu menilai lokasi pengungsian pun jauh dari standar posko darurat.

Kebutuhan makanan dan obat-obatan pun sangat terbatas. Bahkan, hasil olahan makanan dari dapur umum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perut para pengungsi.

Imam menceritakan anak-anak bahkan sampai berkerumun setiap ada mobil yang datang.

Pusat Koordinasi Daerah (PKD) Mapala Sulawesi Selatan menilai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tampaknya enggan merayakan Hari Anak Nasional 2020 di Luwu Utara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News