PKH Dicurigai untuk Lepaskan Boediono dari Stigma Neolib

JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) terus mengundang cibiran. Program yang diklaim pemerintah sebagai program pro rakyat itu justru dianggap hanya untuk melepaskan Wakil Presiden Boediono dari stigma neoliberal.

Kritikan itu datang dari pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy saat dihubungii, Rabu (25/1). Menurutnya, PKH yang dimulai tahun 2007 lalu itu dibiayai dengan dana pinjaman dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Jepang.

Ichsanuddin menjelaskan, program itu memang dikategorikan dalam program penguranan kemiskinan dan peningkatan akses layanan publik sehingga pada 2009 ADB memberi pinjaman sebesar USD 500 juta. Total anggaran PKH untuk tahun 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan pada 2011 anggarannya dipatok sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun ada hal yang membuat Ichsanuddin curiga. "Mengapa program ini di bawah koordinasi Wapres Boediono?" ucapnya.