PKL Tanah Abang Tuntas, Jokowi Diminta Fokus ke Banjir

jpnn.com - JAKARTA - Kasus Waduk Pluit dan Tanah Abang menjadi cerminan penataan kota Jakarta yang tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga butuh dukungan masyarakat. Tanpa ada kesadaran dari semua pihak, upaya apapun tidak akan maksimal dan bahkan sia-sia saja.

"Jadi, tidak hanya pemerintah yang wajib aktif dalam menyelesaikan masalah, masyarakat pun hendaknya mendukung agar kebijakan pemerintah berhasil," kata Rommy, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jumat (6/9)/

Pernyataan Rommy ini terkait dengan peliknya membangun dan menata Jakarta yang dilakukan Gubernur DKI Joko Widodo beberapa bulan terakhir ini. Kata dia, tanpa adanya kesinambungan antara kepentingan ganti rugi dan penerapan aturan yang dilakukan dengan tegas.

Pria yang juga alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) mencontohkan kesinambungan pada penataan Waduk Pluit dan Tanah Abang yang kasusnya “happy ending”.
Meskipun dalam pelaksanaannya dana APBD lumayan terkuras, namun setidaknya warga juga tidak merasa dirugikan atas penataan dua daerah tersebut.

Rommy menjelaskan penataan Waduk Pluit setidaknya tercipta ruang terbuka hijau di Pluit dan warga eks penghuni tepian waduk itu kini tinggal cukup nyaman di rusun yang disediakan Pemrov DKI dengan segala fasilitasnya.

Demikian pula, ruas jalan Pasar Tanah Abang yang dulu “horror” karena macet. Kini cenderung lebih lengang setelah dilakukan penertiban dan relokasi PKL.

Situasi dilematis, kerumitan dan risiko serupa sangat mungkin terjadi pada upaya penanganan soal lain, seperti  banjir, kekumuhan, atau kemacetan akut yang terjadi di beberapa wilayah Jakarta.

"Namun, kita memang harus mendorong Pemda DKI Jakarta untuk menangani persoalan itu secara tegas dan tuntas, karena dampak kerugiannya yang meluas," pungkas Rommy. (awa/jpnn)