PKPI Ingin Presidential Threshold Nol Persen tapi…
jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menargetkan meraih sepuluh persen suara nasional pada Pemilu 2019 mendatang. Karena itu partai yang kini dipimpin AM Hendropriyono tersebut tidak khawatir, jika nantinya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu memutuskan ambang batas keterwakilan parpol di parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka empat persen.
"Target kami sepuluh persen suara nasional. Jadi kalau ditetapkan empat persen, bisa sekali. Angka empat persen itu kecil," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI AM Hendropriyono usai membacakan deklarasi PKPI pada Joko Widodo sebagai calon presiden 2019 mendatang di Jakarta, Senin (12/6).
Selain PT, Hendro juga menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan jika nantinya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold diputuskan di angka 10 atau 20 persen.
Meski demikian mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini berharap Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menetapkan presidential threshold di angka nol persen.
"Harapan kami nol persen, tapi kalau mau dipasang berapa persen pun kami siap. PKPI siap jawab semua tantangan. Apa pun yang mereka (DPR,red) putuskan seandainya tak sesuai aspirasi, kami akan tetap berjuang berusaha agar jadi yang terbesar," ucapnya.
Menurut Hendro, pihaknya kini terus meningkatkan konsolidasi agar target yang ditetapkan dapat diraih nantinya. Langkah lain, PKPI juga memberuka rekrutmen seluas-luasnya pada semua warga negara Indonesia yang beraliran kebangsaan beraliran nasionalisme, untuk bergabung ke dalam PKPI.
"Jadi tidak beraliran yang lain-lain atau radikal dan teroris. Kami tegaskan, tidak takut menghadapi gerakan-gerakan radikal dan terorisme, kami akan hadapi dengan baik," pungkas Hendro.(gir/jpnn)
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menargetkan meraih sepuluh persen suara nasional pada Pemilu 2019 mendatang. Karena itu partai yang
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo