PKPU Calon Tunggal Tinggal Tunggu Pengesahan Menkumham
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya merampungkan penyusunan rancangan Peraturan KPU tentang calon tunggal.
Setelah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), maka pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal di tiga daerah dapat dilaksanakan 9 Desember mendatang.
"Draft PKPU (calon tunggal, red) sudah selesai kemarin (Senin,red). Hari ini (Selasa,red) dikirim ke Kemenkumham (untuk diundangkan,red)," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada JPNN, Selasa (20/10).
Menurut Ferry, dalam PKPU yang terdiri dari 33 pasal, mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal. Mulai dari model kampanye, mekanisme model debat, model surat suara dan model pemilihan.
"Jadi ada 33 pasal, mengatur kondisi yang terjadi ketika terjadi paslon tunggal juga," ujar Ferry.
Meski pemberlakuan PKPU masih menunggu pengundangan dari Kemenkumham, namun penyelenggara pemilu optimistis pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dapat berjalan secara maksimal. Keyakinan hadir, apalagi sebelumnya Sabtu (17/10) kemarin KPU telah menyelenggarakan simulasi di Tasikmalaya (Jawa Barat).
Daerah ini dipilih mengingat Tasikmalaya merupakan satu dari tiga daerah dengan calon tunggal. Bersama Kabupaten Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).
"Ketiga daerah ini tentunya sudah mempersiapkan tahapan selanjutnya," kata Ferry. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya merampungkan penyusunan rancangan Peraturan KPU tentang calon tunggal. Setelah diundangkan di Kementerian
- Jokowi Dukung RIDO, Once PDIP Sebut Pram-Doel Didukung Rakyat
- Kelompok Ojek Online Pekalongan Dukung Andika-Hendi, Soroti Isu Transportasi
- Deklarasikan Era Baru Partai Gerindra di Sragen, Sudaryono: Bersiaplah Jadi Pemenang!
- Polisi Siapkan Pengamanan Berlapis di Lokasi Debat Cabup-Wabup Rohul
- Once Tidak Yakin Dukungan Jokowi Bakal Membawa Kemenangan Buat RIDO di Jakarta
- Menilik Peluang Menang Para Calon Wali Kota Batam Versi Survei Indikator Politik