PKS Bangun Citra Dizalimi

Sementara itu, terkait kursi kosong yang akan ditinggalkan PKS, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan, partainya belum menerima tawaran untuk menempati kursi menteri PKS. ’’Sampai hari ini belum ada tawaran itu, dan Golkar tidak dalam posisi berharap menerima limpahan kursi-kursi PKS,’’ ujarnya sambil tertawa.

Menurut Priyo, meski memiliki sumber daya manusia melimpah, partainya tak berniat menduduki kursi-kursi menteri yang mungkin ditinggalkan PKS setelah terjadi kemelut koalisi. ’’Sampai saat ini saya melihat individu Golkar tidak ada yang mengusahakan (mendapat kursi menteri). Karena situasi saat ini bukan saat yang elok untuk itu,’’ kata dia.

Dia mengaku belum tahu apakah SBY akan mencopot menteri dari PKS sebagai sanksi penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang jelas, kewenangan untuk mengganti para menteri itu hak prerogatif presiden. ’’Itu kewenangam presiden yang tidak bisa diganggu gugat siapa pun,’’ kata Priyo.

Seperti diberitakan, Sekjen PKS Anis Matta menilai, keputusan Setgab Koalisi mengeluarkan PKS dari koalisi belum resmi, karenanya pihaknya masih menunggu peryataan resmi dari Ketua Koalisi SBY guna memastikan apakah benar partainya dikeluarkan dari koalisi atau tidak. ’’Kami anggap belum resmi. Bahwa ada pembicaraan, itu terserah. Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi dari SBY,’’ kata Anis.