PKS Bela Gubernur Sumbar

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak tinggal diam saat salah seorang kadernya diancam sanksi oleh Presiden SBY. Menurut Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq, tidak ada alasan untuk memberikan sanksi kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno hanya karena tak minta izin ke persiden saat berkunjung ke Jerman.

      

Irwan adalah salah seorang kader senior PKS. Dia menjadi sorotan karena berangkat ke luar negeri saat Mentawai yang merupakan bagian dari teritorial Sumbar habis karena diterjang tsunami. Istana langsung "marah". Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyebut kepergian Irwan itu tanpa izin. Irwan pun akan diberi sanksi.

      

Mahfudz menilai, alasan Sudi tersebut tak berdasar. "Mau beri sanksi apa, itu tidak ada dasar hukumnya," jelas Mahfud kemarin (7/11).

Dijelaskan, keberangkatan Irwan ke Jerman memiliki dasar dan alasan yang jelas. Yakni, terkait dengan ketertarikan investor Jerman atas potensi pariwisata hijau, termasuk dukungan untuk merealisasikan pembangkit listrik energi panas bumi di Sumbar. Investor juga tertarik untuk membantu pembangunan jalur kereta api ke Solok. "Di sana Pak Irwan menandatangani nota kesepakatan kerja sama," kata Mahfudz.