PKS Bentuk Majelis Tahkim, Fahri Hamzah Terancam?

jpnn.com - JAKARTA - Istilah mahkamah partai selama ini nyaris tak terdengar di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, partai yang kini dipimpin Sohibul Imam itu memang belum memilikinya.

Yang terdengar selama ini pun hanya Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Hanya saja, kewenangannya berbeda dengan mahkamah partai.

Tapi kini PKS sedang berupaya membuat mahkamah partai. Namanya majelis tahkim yang prosesnya sedang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Keanggotaan majelis tahkim PKS terdiri dari14 orang termasuk ketua, Salim Segaf Aljufri. Sedangkan anggotanya antara lain Hidayat Nur Wahid, Suswono, Surahman Hidayat, Suharna Surapranata, Sri Utami, M Sohibul Imam, M Taufik Ridho, Abdi Sumaithi, Imam Nugraha, Muslih Abdul Karim, Rofi Munawar, Amang Syafrudin dan Abdul Muiz Saadih.

Permohonan PKS untuk mendaftarkan majelis tahkim itu sudah dilayangkan pada 1 Februari lalu. Suratnya ditandatangani M Sohibul Imam selaku presiden PKS dan M Taufik Ridho selaku sekretaris jenderal.

Hanya saja, spekulasi justru muncul. Majelis tahkim itu justru dicurigai bakal digunakan untuk menggusur Fahri Hamzah dari kursi wakil ketua DPR. Sebelumnya Fahri memang sudah dibawa ke sidang BPDO. Namun, belum ada tindakan lebih lanjut atas Fahri karena BPDO memang tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi.

Namun, anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menepis spekulasi itu. Menurutnya, udang-undang memang mewajibkan setiap partai memiliki mahkamah tersendiri untuk menyelesaian persoalan internal.

Sedangkan PKS memilih menggunakan istilah majelis tahkim. “Ini ketentuan di UU Parpol,” tegasnya.