PKS Buat Program, Kader Kaya Boleh Poligami dengan Janda
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surahman Hidayat mengakui parpolnya memiliki program Solidaritas Tiga Pihak yang menyarankan kader yang mampu secara ekonomi untuk poligami dengan janda.
Surahman mengatakan program tersebut dibuat berdasarkan nilai agama yang menjadi dasar PKS. Dia mengacu Alquran yang tidak melarang poligami.
"Kalau persoalan agama harus kembali kepada yang punya agama dalam hal ini Allah dan Rasul. Nah, bagaimana menurut Alquran, itu dibolehkan, diizinkan, Rasul juga mencontohkan," kata Surahman saat dihubungi awak media, Kamis (30/9).
Toh, kata anggota Komisi II DPR RI itu, program Solidaritas Tiga Pihak dibuat melalui kajian mendalam. Termasuk, sudah dikomunikasikan dengan elite partai yang berdiri pada 1998 itu.
"Iya, saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian, dan sudah kami komunikasikan dengan presiden dan pengurus pusat," ujar Surahman.
Legislator Daerah Pemilihan X Jawa Barat itu menekankan mengaku kader PKS dari kelompok wanita tidak berkeberatan dengan dibuatnya program Solidaritas Tiga Pihak.
Sebab, pembahasan program itu melalui Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritas diisi oleh kader perempuan PKS.
"Nah itu, kan, bahkan dibikin Tim Komisi Bina Keluarga Sakinah. Nah, itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan," tutur dia. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
PKS menerbitkan program Solidaritas Tiga Pihak yang menyarankan kader parpol mampu untuk poligami dengan janda.
Redaktur : Natalia
Reporter : Aristo Setiawan
- Gegara Kelakar soal Janda, Ridwan Kamil Dinilai Merendahkan Perempuan
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan
- PKS Total di Jakarta, Kampanyekan RIDO ke Seluruh Pelosok Kota
- Yanuar Arif Wibowo: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Hapus Utang Pinjol Masyarakat Bawah
- Bawaslu DKI Panggil Lagi Suswono soal Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran