PKS Cium Ada Aroma Resentralisasi

JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera mencium aroma resentralisasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). RUU ini telah diterima DPR RI dari Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Fraksi PKS, Yan Herizal, mengungkapkan aroma resentralisasi itu terlihat dari beberapa pasal yang terdapat di dalam RUU itu. "Pasal yang paling jelas mengandung upaya resentralisasi itu terkait dengan adanya penguatan wewenang pemerintah pusat untuk memberi sanksi administratif sampai pemberhentian kepada kepala daerah yang dianggap tidak melaksanakan program strategis nasional," kata Yan, Senin (14/5).

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, upaya memperluas kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang terdapat di dalam RUU Pemerintah Daerah itu perlu dikritisi. Mengingat, selain berpotensi menimbulkan konflik antara rakyat daerah dengan pemerintah pusat, aturan itu akan mengurangi keluasan inisiatif dan prakarsa pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensinya masing-masing.

 

"Apalagi, adanya pemberian sanksi hingga pemecatan kepada kepala daerah oleh pemerintah pusat itu akan bertentangan dengan rezim pemilukada yang telah memilih kepala daerah bersangkutan," tukasnya.