PKS Curigai Mendagri Sengaja tak Tuntaskan Proyek e-KTP
jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, menuding kekacauan Data Pemilih Tetap (DPT) karena kegagalan Mendagri Gamawan Fauzi menuntaskan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Menurut Indra, DPT merupakan masalah lama dan selalu terjadi hampir di setiap pemilihan umum (Pemilu). Bahkan Indra melihat DPT kerap dijadikan sarana melakukan kecurangan Pemilu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
"(DPT) kerap dijadikan sarana yang dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab melalui data pemilih, mulai pemilih siluman, ada yang mati, bayi, yang belum terdaftar," kata Indra di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (25/10).
Dikatakan Indra, persoalan ini bukan hal baru. Namun dia bingung mengapa proyek e-KTP di Kemendagri dengan anggaran yang memadai hingga kini belum tuntas. Sebab bagaimana pun e-KTP dan DPT punya keterkaitan erat.
"Saya bingung, e-KTP kenapa ini tidak tuntas, saya mencurigakan dilakukan untuk tidak tuntas," katanya.
Dikatakannya, semangat dibuatanya program e-KTP yang harusnya bisa memberi solusi masalah DPT di setiap pemilu, tetapi realitas yang terjadi proyek senilai Rp 5,7 triliun itu belum selesai sampai sekarang.
"Dulu proposal (e-KTP) disampaikan besar-besaran supaya menjawab DPT. Saya pikir Mendagri harus bertanggung jawab. Ini bagian dari kegagalan Kemendagri," ujar Indra.(Fat/jpnn)
JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, menuding kekacauan Data Pemilih Tetap (DPT) karena kegagalan Mendagri Gamawan Fauzi menuntaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dituduh Curang Bersama KPU di Pilkada Siak, Afni: Silakan Rakyat Menilai Sendiri
- Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
- Raih 3 Juta Lebih Suara, Andra Soni-Dimyati Ditetapkan jadi Gubernur & Wagub Terpilih Banten
- Gelar HUT ke-52 di Sekolah Partai, PDIP Lakukan dengan Konsep Seperti Ini
- Kongres V Bakal Tindak Lanjuti Hasil Rakernas Soal Penetapan Megawati Jadi Ketum PDIP
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel