PKS dan Rekat Indonesia Sepakat Memperjuangkan Ekonomi Kerakyatan

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Rekat Indonesia Heikal Safar mengungkapkan mengelola negara harus dengan hati bersih, akal sehat, dan pikiran jernih.

Pasalnya, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial tersebut, memang sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. 

Menurutnya, adanya kepentingan orang asing dalam memainkan peranan pentingn dalam perumusan hukum di Indonesia dan proses Amendemen UUD 1945 telah membuat "Dualisme" dalam sistem ekonomi Indonesia.

Ini bisa menimbulkan situasi anomie atau kebingungan di masyarakat, yang berakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

"Apakah akan mengikuti sistem perekonomian kerakyatan atau sebaliknya,sistem perekonomian Liberal -Kapitalistik," ujar Heikal Safar saat pertemuan kerj asama Rekat Indonesia dan PKS dalam rangka kesepakatan bersama untuk memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Hadir dalam pertemuan itu, Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu ( Mantan Menteri Pertahanan 2014 - 2019 / Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia), Eka Gumilar (Ketua Umum Rekat Indonesia), Habib Salim Segaf Al Jufri (Ketua Dewan Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera), Jazuli Juwaini (Ketua Fraksi DPP PKS), Machfudz Abdurahman (Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera), dan Ahmad Mabruri (Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera).

 Heikal menegaskan sesuai yang diatur dalam dasar negara Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945, bahwa kekayaan alam yang dikelolah oleh negara adalah semata -mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

"Maka kami Rekat Indonesia harus bekerja sama dengan Partai yang konsen terhadap kepentingan  ekonomi rakyat di seluruh Indonesia yakni Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS)," tegas Heikal yang juga menjabat Ketua Polhukam Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia.