PKS: Demokrat yang Sebut Prabowo Menang 62 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku tidak tahu siapa yang dimaksud Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen)  Partai Demokrat (PD) Andi Arief, sebagai elemen setan gundul dalam barisan pendukung Prabowo Subianto.

Hidayat mengaku bukanlah juru bicara Andi, sehingga tidak mengerti siapa yang dimaksud sebagai setan gundul. "Apakah itu sama dengan genderuwo atau sontoloyo, saya tidak tahu. Beliau yang harus menjelaskan," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Senin (6/5/). 

Hidayat justru mengingatkan bahwa Partai Demokrat-lah yang memasok informasi Prabowo - Sandi menang Pilpres 2019 dengan angka 62 persen. Menurut dia, publik juga sudah membaca berita bahwa hasil survei di internal Partai Demokrat menyebutkan Prabowo menang 62 persen atas Jokowi.

"Nah, bagaimana tuh? Jadi  justru publik mendapatkan bacaan berita beberapa hari yang lalu bahwa survei internal Demokrat, Prabowo menang 62 persen. Jadi apakah ini yang dimaksudkan oleh Pak Andi Arief saya tidak tahu. Lagi-lagi beliau yang harus menjelaskan," paparnya. 

Hidayat mengingatkan dalam konteks koalisi, lebih arif dan bijaksana kalau masalah-masalah yang kontroversial diklarifikasi atau diselesaikan di dalam. "Apa sih sesungguhnya permasalahannya, darimana angka 62 dan sebagainya," ujarnya.

(Baca Juga: Andi Arief Sebut Klaim Prabowo Menang 62 Persen Lantaran Bisikan Setan Gundul)

Menurut Hidayat, ketika persoalan internal telah selesai maka saat tampil ke publik menghadirkan  sesuatu yang solutif dan tidak menambah polemik. "Terus koalisi setan gundul itu apa? Tetapi jelas kalau kami di koalisi Prabowo - Sandi, kami bukan koalisi setan gundul, bukan koalisi setan gondrong," paparnya. 

Wakil ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi itu menegaskan bahwa koalisi mereka bermartabat, yang terdiri dari partai-partai politik yang legal di Indonesia dan sudah mempunyai pengalaman yang panjang dalam berpolitik.  Mereka juga taat hukum, konstitusi, etika. "Fokus kami sebenarnya adalah menjaga penghitungan suara yang sekarang sudah beranjak dari kecamatan menuju ke kabupaten/kota dan itu harus terus kami kawal," jelasnya.