PKS Desak Moratorium Remisi Dicabut

JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Menteri Hukum dan HAM mencabut kebijakan moratorium remisi korupsi dan terorisme. "Kami pandang ini kebijakan diskriminatif. Semangatnya benar, tempatnya salah," kata Wakil Ketua Komisi III Nasir Djamil, usai rapat dengar pendapat dengan OC Kaligis CS, di Jakarta, Selasa (15/11).

Komisi III DPR RI juga akan memanggil Menkumham, Kamis (17/11) terkait persoalan itu. Menurut Nasir penghentian moratorium itu tidak mesti menunggu rapat dengan komisi III nanti. Menurut dia, jika lebih cepat akan memberikan kepastian hukum. "Justru kalau menunggu akan membuat Kemenkumham terbebani," katanya lagi.

Dia mengatakan tidak ada alasan kebijakan itu diteruskan. Bahkan katanya, dalam pertemuan dengan OC Kaligis Cs tadi salah satu kesimpulannya adalah mendesak pemerintah mencabut kebijakan moratorium. "Apalagi itu hanya lisan dari Wamenkumham dan diterjemahkan dalam bentuk surat oleh Dirjen Lapas," ungkap Nasir.

Terkait laporan yang disampaikan OC Kaligis serta beberapa keluarga korban remisi yang dirampas dalam kesempatan itu, Nasir mengaku komisi III meresponnya dan akan ditindaklanjuti keluhan tersebut.