PKS Desak Moratorium Remisi Dicabut
Selasa, 15 November 2011 – 17:20 WIB
"Satu hal yang menurut kami disikapi serius Kemenkumham. Bisa jadi korban moratorim bukan hanya di LP yang ada di Jakarta saja, tapi mungkin di seluruh Indonesia mengalami nasib sama seperti itu," katanya.
Menurut kami kemenkumham harus cabut (moratorium) agar tidak diksriminatif terhadap tidnak pidana terorisme dan korupsi,"tambah Nasir.
Terkait rencana pemanggilan Menkumham, Nasir mengatakan, jika Amir tak datang bisa saja diwakilkan Denny Indrayana. "Kalau tidak bisa mewakilkan, buat apa ada wakil menteri, dibuang saja," pungkas Nasir.(boy/jpnn)
JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Menteri Hukum dan HAM mencabut kebijakan moratorium remisi korupsi dan terorisme. "Kami pandang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Anggi: Kami Dididik Pak Prabowo Untuk Kerja sama
- Heikal Safar Dipilih jadi Pembina Garnisun 08, Siap Menangkan Paslon Ridwan Kamil-Suswono
- Massa KIM Plus Kokohkan Elly-Hanny Jadi Kandidat Terkuat di Pilgub Sulut
- Gelar Konser Meriah, Andi Sumanggeruka dan Hugua Sampaikan Visi-Misi untuk Sultra
- Warga Jawa Hingga Madura Kompak Pilih Khofifah-Emil di Pilgub 2024
- Pramono: Saya Sudah Dukung Persija Sejak 2001, Boleh Dicek