PKS Desak Moratorium Remisi Dicabut
Selasa, 15 November 2011 – 17:20 WIB
"Satu hal yang menurut kami disikapi serius Kemenkumham. Bisa jadi korban moratorim bukan hanya di LP yang ada di Jakarta saja, tapi mungkin di seluruh Indonesia mengalami nasib sama seperti itu," katanya.
Menurut kami kemenkumham harus cabut (moratorium) agar tidak diksriminatif terhadap tidnak pidana terorisme dan korupsi,"tambah Nasir.
Terkait rencana pemanggilan Menkumham, Nasir mengatakan, jika Amir tak datang bisa saja diwakilkan Denny Indrayana. "Kalau tidak bisa mewakilkan, buat apa ada wakil menteri, dibuang saja," pungkas Nasir.(boy/jpnn)
JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Menteri Hukum dan HAM mencabut kebijakan moratorium remisi korupsi dan terorisme. "Kami pandang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prabowo Terganjal Beban Pemerintah Terdahulu Untuk Mengentaskan Kemiskinan
- Hasto Ungkap Perkembangan Terbaru Soal Kabar Pertemuan Megawati-Prabowo
- Komisi IV Dorong Pemda Aktif Berkontribusi Menyukseskan MBG
- Pesan Megawati di Acara Wayang, Hasto: Tahun Ini, PDIP Menghadapi Vivere Pericoloso
- Demokrat Gelar Baksos-Donor Darah, Rangkaian Awal Perayaan Natal Nasional
- Pertemuan Prabowo-Megawati Bakal Berdampak ke Psikologis Elite