PKS Desak Pemerintah Tambah Subsidi Solar, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023.
Menurutnya, setelah pandemi Covid-19 melandai, maka kegiatan sektor industri akan mulai bergerak cepat dan mobilitas masyarakat semakin tinggi.
Artinya, kebutuhan BBM industri dan transportasi akan meningkat.
"Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM," ujar Mulyanto, Selasa (21/6).
Mulyanto juga mengusulkan agar BBM jenis solar dinaikkan dari Rp 500 menjadi Rp 3.500 per liter untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka USD 100 per barel.
"Ini penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Solar. Namun, beban tersebut ditanggung oleh pemerintah yang betindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia," ungkapnya.
Mulyanto mengakui pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini memang cukup alot, mengingat tambahan anggaran tersebut relatif besar.
Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap Solar sebesar Rp 3.000 per liter.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah untuk meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023.
- ABM Investama Tunjukkan Resiliensi-Komitmen ESG di Tengah Tantangan Industri 2024
- Peringatan Hari Bumi 2025, PalmCo Atur Strategi untuk Percepat Net Zero Emisi
- Antisipasi Dampak Tarif Resiprokal AS, Bea Cukai Jaring Masukan Pelaku Usaha Lewat CVC
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta
- Grinviro Hadirkan Solusi Pengolahan Air Limbah Industri Berkelanjutan di Inatex 2025
- Reklasifikasi Mitra Jadi Karyawan Bakal Jadi Bumerang Bagi Industri Mobilitas