PKS Dorong Penguatan Otonomi Daerah, Ini Alasannya
Mayoritas Daerah Bergantung Pusat
Guru Besar IPDN Djohermansyah Johan mengungkapkan sejumlah catatan evaluatif pelaksanaan otonomi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Faktanya sebagian besar daerah masih bergantung dana transfer dari pusat.
Dia menyebut saat ini sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal sehingga pembiayaan APBD sangat bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Daerah.
"Hal ini perlu komitmen kepala daerah untuk kreatif dan inovatif menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat daerah," ungkap Prof Djo.
Terakhir Djohermansyah mengingatkan bahwa fenomena resentralisasi dan de-otonomisasi dalam produk legislasi nasional telah menghambat gerak laju kemandirian ekonom Daerah.
Di sisi lain, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menceritakan pengalaman NTB dalam menciptakan peluang ekonomi di tengah pandemi.
Menurutnya, ada hikmah di balik pandemi yang membuat pemda dan masyarakat NTB lebih kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tanpa menyandarkan sepenuhnya pada APBD.
Doktor Zul memaparkan kesuksesan NTB menyelenggarakan event internasional Moto GP yang telah medorong akselerasi pembangunan infrastrukur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta transformasi budaya masyarakat NTB menjadi lebih percaya diri.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendukung penguatan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru