PKS Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Delapan Catatannya

Satu yang paling nyata adalah kenaikan harga barang yang diatur pemerintah seperti BBM, listrik, dan biaya administrasi seperti pengurusan STNK, termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan.

Ketujuh, sektor fiskal turut memunculkan kekhawatiran karena tingginya defisit dan beban utang. Padahal, Indonesia baru saja memperoleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan fiskal sehat. Tantangan sektor fiskal mengarah pada sulitnya menggenjot pendapatan, khususnya sektor perpajakan di tengah-tengah kebijakan belanja infrastruktur yang terus melonjak.

“Hal ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi, sehingga membebani kondisi fiskal pemerintah ke depan,” ungkap Jazuli.

Kedelapan, tidak bisa dilupakan bahwa 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Risiko politik yang terdapat dalam Pilkada Serentak di 171 daerah akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban. “Pemerintah harus bisa menjamin pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dengan lancar dan tertib," kata anggota Komisi I DPR ini.

Dengan seluruh catatan evaluasi di atas, Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan. "Pemerintah harus bekerja keras untuk itu," tuntasnya.(fri/jpnn)