PKS Fokus Inventarisasi Masalah Revisi UU Pemilu

JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR, Abdul Hakim menegaskan saat ini PKS lebih berkonsentrasi untuk membicarakan daftar inventaris masalah (DIM) revisi Undang-Undang Pemilu yang diajukan pemerintah ketimbang menyikapi wacana pembentukan poros tengah.

"Kami fokus dulu mendalami DIM RUU Pemilu yang diajukan pemerintah antara lain soal parlementary treshold (PT) sebesar 4 persen dan jumlah kursi per daerah pemilihan (Dapil) dari tiga hingga enam kursi," ujar Abdul Hakim, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (1/11).

Soal wacana pembentukan Poros Tengah untuk menolak usulan PT 4 persen, menurut Abdul Hakim, memerlukan suatu pembahasan yang lebih matang.

"Masalahnya bukan hanya sekadar menolak atau menerima PT 4 persen. Juga diperlukan kesamaan pandang terhadap jumlah daerah pemilihan dan penentuan caleg terpilih apakah bersifat terbuka atau tertutup," ungkap dia.