PKS: Hentikan Kartu Prakerja

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja.

Berbicara dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2024, Selasa (5/5), Mufidayati menjelaskan data pemutusan hubungan kerja di Indonesia akibat dampak pandemi Covid-19.

Sampai April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19.

Ia melanjutakan Center of Reform on Economics Indonesia, memprediksi angka tersebut bisa bertambah sampai sembilan jutaan.

"Dalam situasi seperti ini maka sudah selayaknya DPR melakukan fungsi pengawasannya," kata Mufida, sapaan akrabnya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin itu.

Ia menjelaskan sebagaimana diketahui, pemerintah menjalankan program Kartu Prakerja, yang belakangan menimbulkan banyak permasalahan.

Mufida manambahkan, permasalahan itu seperti sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat seluruh Indonesia, karena berdasar data yang ada hanya 60 persen daerah yang bisa akses internet.

Kemudian, kata dia, pengelolaan pelatihan tidak tepat dalam situasi pandemi dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun.