PKS: Infrastruktur Politik Dibiayai Swasta Mengancam Kedaulatan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Dalam pandangan politikus asal Betawi ini, hal itu dapat mengancam kedaulatan nasional.

Ancaman tersebut menurut Mardani, datang dari mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sebagian besar tidak dianai dengan APBN, melainkan dari swasta.

“Sebaiknya Presiden Jokowi kembali mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota. Pembiayaan pembangunan infrastruktur politik nasional ibu kota yang tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran negara bisa mengancam kedaulatan nasional," kata Mardani kepada JPNN.com, Rabu (21/8).

BACA JUGA: Mardani PKS Ingin Pemindahan Ibu Kota jadi Proyek Bersama

Wakil ketua komisi II DPR itu mengatakan, bahan paparan Bappenas menunjukkan sebagian besar biaya pembangunan infrastruktur ibu kota baru berasal dari badan usaha dan swasta. Mulai pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ini dapat mengancam kedaulatan negara, karena infrastruktur politik strategis objek vital negara seharusnya dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh negara," tegas Mardani.

Selain itu, kerja sama dengan badan usaha dan swasta dalam pembiayaan infrastruktur ibu kota baru juga berpotensi melanggar Perpres No 38 Tahun 2015 yang ditetapkan sendiri oleh Presiden Jokowi.

“Dalam Pasal 5 ayat 1 jelas tertulis bahwa kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur hanya boleh pada infrastruktur ekonomi dan infrastrutur sosial, bukan infrastruktur politik,” jelasnya.