PKS Inginkan Tenggat bagi Myanmar untuk Setop Kekerasan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, Sukamta mengharapkan pemerintah memberikan tenggat waktu atau deadline kepada Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Menurutnya, tenggat waktu itu penting agar etnis minoritas di Myanmar itu tak terus-menerus jadi sasaran kekejaman.

"Upaya penghentian kekerasan ini perlu ada target waktu. Dan apabila pemerintah Myanmar tidak bisa mencapai batas waktu yang ditentukan, harus ada evaluasi segera," kata Sukamta di Jakarta, Kamis (7/9).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, upaya Indonesia tidak boleh berhenti pada solidarity maker. Sebab, lanjutnya, Indonesia juga harus berperan sebagai mediator dalam mencari solusi damai bagi warga Rohingya dan otoritas Myanmar di Rakhine.

Sukamta menambahkan, persoalan Rohingya ini telah berlangsung puluhan tahun. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya saat ini mendapat perlakuan paling buruk di dunia.

Karena itu, lanjutnya, Indonesia bisa mengajak dunia internasional untuk mendorong pemerintah Myanmar memberi pengakuan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya serta menjamin hak-haknya. "Ini untuk memastikan tragedi serupa tidak lagi terulang," ucap politikus asal Yogyakarta ini.

Lebih lanjut Sukamta mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kedekatan dengan Myanmar untuk mendorong demokrasi dan keterbukaan di negeri yang dahulu bernama Burma itu. Apalagi Indonesia cukup berhasil dalam proses transisi demokrasi, serta punya pengalaman dalam menangani konflik suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA).

"Konflik berbau SARA yang pernah terjadi di Ambon, Maluku Utara dan Poso, bisa diselesaikan dengan dialog antar-pemuka agama. Pengalaman-pengalaman ini bisa ditularkan ke Myanmar," kata direktur Crisis Center For Rohingya DPP PKS itu.(fat/jpnn)