PKS Iri, Menteri Tersangkut Hukum Dipertahankan

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy angkat bicara soal menteri dari partainya yang direshuffle Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menghormati keputusan SBY. Tapi, dia juga menilai SBY sudah menyalahi kontrak politik dengan PKS.

"Saya menghormati keputusan presiden dalam reshuffle tadi malam, termasuk persoalan pengurangan komposisi  menteri untuk PKS. Ini merupakan keputusan politik, apapun bentuknya dan bagaimanapun hasilnya dari kabinet ini  merupakan wewenang presiden," tegas Aboe, di Jakarta, Rabu (19/10).

Bahkan Aboe merasa keputusan presiden ini cukup mengejutkan. Karena, kata dia, terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik karena bersinggungan dengan persoalan hukum.  "Tapi ternyata para menteri itu cukup sakti, tidak tersentuh evaluasi dan masih dipertahankan pada posisinya," kata Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu.

Pada sisi lain, Aboe melihat alasan reshuffle tidak konsisten. Menurut dia,  bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. "Misalkan dari Menteri Pariwisata ke ESDM  atau dari Menteri Perdagangan ke Menteri Pariwisata.  Lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme," ungkap Aboe lagi.