PKS Iri, Menteri Tersangkut Hukum Dipertahankan

PKS Iri, Menteri Tersangkut Hukum Dipertahankan
PKS Iri, Menteri Tersangkut Hukum Dipertahankan
Dia menegaskan, sejarah telah mencatat Presiden SBY telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. "Ini merupakan preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia," kata Aboe. "Sampai tadi malam pukul delapan lebih 10 menit PKS masih menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas, bila lantas kontrak tersebut dilanggar oleh SBY," katanya.

Menurut dia, secara etis PKS sudah tidak lagi terikat dengan kontrak tersebut. Dalam pidatonya SBY menekankan bahwa kontrak politik masih berlaku. "Namun konten pidato itu sendiri telah menyalahi kepakatan bersama yang dibuat," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengatakan, bila beberapa fungsionaris Partai Demokrat menekankan PKS harus legowo dengan keputusan SBY, "Saya jadi tidak paham, bagaimana sebenarnya mereka memaknai kontrak politik itu sendiri. Kok sepertinya PKS yang salah ketika mengingatkan isi kontrak politik." Padahal, kata dia, PKS hanya ingin konsisten atas janji yang telah dibuat. "Bila dalam konstruksi hukum kontrak berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam Islam kita diwajibkan untuk memenuhi akad yang telah dibuat," ungkapnya. "Lantas pada kontrak politik ini sebenarnya dimaknai seperti apa sih," kata Aboe tak habis pikir. (boy/jpnn)

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy angkat bicara soal menteri dari partainya yang direshuffle


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News