PKS: Jokowi tak Perlu Heran jika Diinterpelasi

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy, mengatakan Presiden Joko Widodo tak perlu heran bila pada pemerintahan sebelumnya berkali-kali menaikkan harga bahan bakar minyak tanpa ada interpelasi dari DPR. Sedangkan era Presiden Jokowi, baru sekali menaikkan harga BBM langsung mau diinterpelasi.

"Saya kira situasinya berbeda, pada pemerintahan sebelumnya, mereka selalu berkonsultasi dengan DPR sebelum menaikkan harga," kata Aboebakar, Rabu (26/11).

Dijelaskan Aboebakar, dulu rencana kenaikan harga BBM dijelaskan dan didiskusikan dengan baik oleh eksekutif kepada legislatif sehingga tidak ada celah untuk mengajukan interpelasi. "Karena sejak awal alasan kenaikan harga BBM telah disampaikan," katanya.

Aboebakar menjelaskan, hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini. Menurutnya, tak ada penjelasan sebelumnya kepada DPR oleh pemerintahan Jokowi mengenai alasan kenaikan harga BBM.

"Jadi sangat wajar bila kemudian, DPR mengajukan pertanyaan mengenai alasan pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut," katanya.

Selain itu, ia melanjutkan, selama ini kenaikan harga BBM dipicu oleh naiknya harga minyak dunia. Apabila terjadi penurunan harga minyak dunia, maka pemerintah juga menurunkan harga. Hal itu juga dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Namun, pemerintahan sekarang dinilainya aneh. Ketika saat ini harga minyak dunia anjlok sampai kisaran 30 persen, pemerintah malah menaikkan harga BBM subsidi pada kisaran 30 persen. "Ini kan aneh bin ajaib," tegasnya.

Karenanya, kata Aboe, masyarakat perlu diberikan penjelasan mengenai argumen pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Mekanisme yang disediakan oleh konstitusi adalah hak interpelasi. "Jadi saya kira itu semua hal yang wajar. Dan seharusnya rakyat senang dengan hal ini karena ini membuktikan DPR sudah bekerja untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (boy/jpnn)