PKS Juga akan Naikkan Tawaran

jpnn.com - JAKARTA – Tawaran tinggi tentang syarat perolehan minimal bagi parpol yang dapat mengusung pasangan capres/cawapres dari Partai Golkar dan PDIP ternyata mendapat dukungan Partai Keadilan Sejahtera yang nota bene partai menengah. Bahkan PKS akan menaikkan syarat perolehan minimal itu antara 20 hingga 30 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PKS, Tifatul Sembiring Jumat (24/10). "PKS telah setuju dengan persyaratan UU Pemilihan Presiden ini 30 persen karena setelah kita pikirkan pada periode 2004 yang lalu, dukungan terkecil terhadap calon presiden dan memenangkan Pemilihan Presiden justru merepotkan kita sendiri dan gampang digoyang," ujar Tifatul.

Menurutnya, syarat perolehan minimal sebesar 30 persen itu akan mencegah adanya 'penumpang' di tengah jalan sekaligus menghemat biaya penyelenggaraan Pilpres. "Karena bisa saja Pilpres hanya berlangsung satu putaran," ulasnya.

Bahkan jika Pilpres hanya berlangsung satu putaran, maka anggaran negara yang dihemat mencapai Rp 1 triliun. "Kita perlu juga pertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini," cetusnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Zulkifli Hasan mengakui bahwa menilai Partai Keadilan Sejahtera memegang peranan penting dalam pembahasan RUU Pilpres. "Karena jika terjadi voting untuk menentukan besar syarat dukungan calon presiden, suara PKS paling menentukan," ujar Zulkifli.

Dipaparkannya, saat ini terdapat tiga kubu dalam pembahasan RUU Pemilihan Presiden akibat perbedaan tentang ketentuan perolehan suara minimal parpol yang dapat mengusung capres. Kelompok pertama adalah PDIP dan Golkar yang mengajukan syarat minimal 25  persen suara. Sementara PKS mengusung syarat 20 persen. "Sedangkan fraksi-fraksi lain termasuk PAN bersikukuh 15 persen suara. Voting pun kemungkinan besar digelar," sambungnya.

Menurut Zulkifli, jika Golkar mau turun ke angka 20 persen maka  kelompok pengusung syarat minimal 20 persen seperti PKS bisa memenangi voting. "Tapi karena Golkar dan PDIP bertahan di 25 persen, maka mungkin yang akan menentukan adalah PKS. Apakah PKS akan turun ke 15 atau justru naik ke 25 persen. Jadi, tergantung PKS. Sederhana saja," ujarnya.(ara)