PKS Kecam Usulan Sertifikasi Ulama

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Indra, mengecam konsep sertifikasi ulama yang disusulkan BNPT. Dia menjelaskan, sebutan atau gelar kyai, ustadz, buya, tuan guru dan lainnya bagi ulama adalah gelar yang disematkan masyarakat sebagai bentuk pengakuan serta penghormatan kepada seseorang yang dinilai dan diakui keilmuan agamanya.

"Gelar tersebut datang dengan sendirinya seiring kealiman seseorang berdasarkan pengakuan masyarakat dan bukan gelar yang diberikan pemerintah," kata Indra, Senin (10/9).

Dia heran, bagaimana mungkin para ulama harus disertifikasi terlebih dahulu agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Menurut dia, bentuk-bentuk pengontrolan, pembatasan dakwah atau ceramah para ulama dalam bingkai sertifikasi merupakan sebuah konsep dan tindakan dari pemerintah yang otoriterian. "Yang artinya kita akan kembali seperti zaman orde otoriter," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, usulan sertifikasi ulama ini merupakan upaya “mengkriminalisasi-kan” pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama  pemikiran yang mengusung Islam.