PKS Kerahkan 4 Tim Konsultan
Jumat, 09 Januari 2009 – 18:24 WIB
JAKARTA - Sulit dibantah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih punya citra yang baik di masyarakat. Apa rahasianya? Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Fahri Hamzah tak keberatan ditanya soal itu. Dia pun tak khawatir rahasia dapurnya dicontek partai lain. Dalam sebuah diskusi di ruang wartawan DPR, Jumat (9/1) yang juga dihadiri Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu, dia membeberkan kiat-kiat PKS dalam menjaga citra positif. Ketiga, konsultan yang khusus menangani penampilan PKS atau pun tokoh-tokoh PKS, termasuk yang mendesain tampilan iklan PKS di media massa. "Hasilnya, iklan PKS lebih baik sedikit dibanding iklan rokok," ujar Fahri. Di luar tiga tim konsultan yang bekerja maraton tiap hari, masih ada konsultan hukum.
Fahri menjelaskan, setiap harinya dia minta masukan dari 4 tim yang masing-masing punya tugas khusus. Pertama, tim konsultan survei yang bisa memberikan data terbaru mengenai masalah apa saja yang menjadi perhatian dan solusi apa yang diinginkan masyarakat. "Ini kami lakukan agar kami tidak kehilangan rasa kepekaan kepada masyarakat. Data kita minta tiap hari dan minimal sekali dalam sepekan kita diskusikan secara internal," ujar Fahri.
Baca Juga:
Kedua, tim konsultan yang tiap hari melakukan observasi pemberitaan di media massa, terutama media cetak, yang terkait dengan PKS. Dia memberi contoh, pemberitaan mengenai Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang mengusulkan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram golput, dampaknya kurang baik bagi PKS. "Berdasar masukan konsultan itu, lantas kita rekomendasikan agar statemen mengenai hal itu segera distop saja," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Sulit dibantah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga saat ini masih punya citra yang baik di masyarakat. Apa rahasianya? Wakil Sekretaris
BERITA TERKAIT
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Kubu Harun-Ichwan Minta MK Klarifikasi Soal Akun Ini
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Mardiono Jadikan Harlah ke-52 PPP Sebagai Momentum Bertransformasi Lebih Baik